JAKARTA,KLIKINDONESIA – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang dianggap membebani publik, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menegaskan keputusan itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR RI sesuai dengan tuntutan rakyat.
Dalam rapat bersama ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Prabowo menekankan pentingnya langkah korektif. “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di Jakarta, Ahad (31/8).
Menurutnya, para ketua fraksi juga menyatakan sikap agar anggota DPR lebih peka terhadap kepentingan publik. “Para pimpinan DPR dan ketua umum partai telah menyampaikan bahwa anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menginstruksikan agar pimpinan DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk tokoh mahasiswa. “Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pencabutan tunjangan akan segera berjalan. “Tadi sudah saya sampaikan, besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” sambungnya.
Rapat di Istana Merdeka dihadiri sejumlah ketua umum partai politik, antara lain Surya Paloh (NasDem), Megawati Soekarnoputri (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili Partai Demokrat serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Dari unsur legislatif tampak Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR yang menuai kontroversi akibat pernyataan dan aksi mereka telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya.
Presiden RI Prabowo Subianto memastikan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang dianggap membebani publik, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri.(][
Penulis : REDAKSI
Editor : KLIK INDONESIA
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
Komentar