KLIK INDONESIA.COM, JAKARTA — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berasal dari seluruh atau delapan fraksi secara resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Jumlah pengusul tersebut telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR untuk diproses lebih lanjut.
Rincian ke-120 anggota dewan pengusul tersebut terdiri atas Fraksi PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN 1 orang.
Dalam forum penyerahan usulan tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa langkah ini merupakan penggunaan hak konstitusional parlemen yang merujuk pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” ujar Muhammad Khozin dalam rapat.
Dokumen usulan dari delapan fraksi tersebut diterima langsung oleh dua pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan Mustopa mengonfirmasi kelengkapan administrasi pengusul.
Mekanisme Konstitusional di Parlemen
Usulan HMP ini selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan pembacaannya pada Rapat Paripurna DPR terdekat.
Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR berwenang menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden, maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Untuk dapat disahkan menjadi sikap resmi lembaga, usulan HMP wajib memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal dua pertiga dari total jumlah anggota dewan. Apabila disetujui dalam paripurna, keputusan DPR tersebut akan diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).*[]
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
