JAKARTA — Dinamika politik nasional memanas menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah partai politik dan elemen masyarakat mendesak agar DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi tersebut jelang masa sidang paripurna.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa lembaganya kini banyak menerima usulan dari berbagai organisasi masyarakat serta anggota dewan lintas fraksi untuk merespons polemik ini melalui mekanisme konstitusional.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dengan menyatakan suket penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Sementara MK lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri, meski permohonan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Sikap Partai Politik di Parlemen
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain. Menurutnya, polemik ini menghadirkan keprihatinan tersendiri bagi perjalanan bangsa yang baru menginjak dua tahun masa pemerintahan.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Surya Paloh di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dari Fraksi Partai Golkar, Waketum Ahmad Doli Kurnia menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan instrumen paling relevan bagi DPR saat ini, mengingat fakta hukum dari MA dan MK sudah sangat jelas.
Hal senada diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut partainya menerima banyak dorongan masyarakat agar HMP dijadikan pilihan rasional. PDI Perjuangan pun terus menjalin komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai langkah paling bijaksana adalah Gibran mengundurkan diri. Jika tidak, PKS mendorong penggunaan HMP secara kolektif dengan tetap mengedepankan dasar hukum yang kuat dan menjaga marwah negara.*[]
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
