KINDANDAL — Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Rusli Moidady, secara resmi membuka kegiatan Rembuk Agraria Pesisir bersama nelayan tradisional dan nelayan kecil di Desa Kindandal, Rabu (4/11/2026).
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Zona Tengah Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP, Sekretaris Jenderal DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan Camat Liang.
Dalam sambutannya, Rusli menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran perwakilan Bakamla RI dan pengurus pusat KNTI di wilayah kepulauan tersebut. Menurutnya, kehadiran para pemangku kepentingan tingkat nasional ini menjadi sinyal kuat adanya perhatian serius terhadap perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Soroti Kepastian Hukum dan Ruang Tangkap Nelayan
Rusli memaparkan bahwa Banggai Kepulauan dikaruniai wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas. Bagi masyarakat setempat, laut bukan sekadar bentang alam, melainkan urat nadi kehidupan sekaligus penopang utama ekonomi keluarga nelayan.
Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa masih banyak persoalan mendasar yang mendera masyarakat pesisir. Mulai dari kepastian hukum wilayah kelola, perlindungan ruang tangkap bagi nelayan kecil, jaminan keselamatan saat melaut, hingga ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.
“Pemerintah daerah siap terus berkolaborasi dengan KNTI, Bakamla RI, dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya wilayah pesisir yang berkeadilan, aman, dan sejahtera,” tegas Rusli Moidady.
Melalui sinergi bersama Bakamla RI, pemda juga berfokus memperkuat keamanan perairan guna menunjang keselamatan operasional nelayan di tengah laut.
Instruksikan Pejabat Catat Aspirasi Warga
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rusli meminta para nelayan agar memanfaatkan forum Rembuk Agraria Pesisir untuk menyampaikan uneg-uneg, kendala lapangan, serta gagasan secara terbuka tanpa sekat. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah yang hadir untuk mendengar dan mencatat setiap masukan sebagai basis penyusunan kebijakan konkret ke depan.
Ia berharap, lewat kolaborasi lintas sektor ini, para nelayan tradisional di Banggai Kepulauan tidak sekadar menjadi penonton di atas kekayaan lautnya sendiri.
“Nelayan harus memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan serta menikmati hasilnya demi kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.*[]
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia / Pemkab Bangkep
