JAKARTA — Dinamika politik nasional berada di titik krusial. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul polemik putusan hukum terkait dokumen pendidikan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam konferensi pers usai pertemuan berdurasi sekitar 2,5 jam tersebut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan secara langsung niat pengunduran diri di tengah derasnya dinamika yang berkembang pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari tadi antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjutnya.
Meski demikian, Mensesneg meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta menolak ataupun mengiyakan niatan tersebut. Kepala Negara justru memberikan sejumlah pandangan serta saran bijak, sementara Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di Parlemen Terus Mengalir
Langkah ini diambil di tengah tekanan politik yang kian memuncak di Senayan. Sebanyak 50 anggota dewan yang merepresentasikan enam fraksi di DPR RI resmi menekan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah konstitusional tersebut digulirkan untuk merespons putusan MA yang mengabulkan gugatan dan menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah, serta memperkuat temuan MK terkait polemik dokumen kelulusan luar negeri.
Berdasarkan UU MD3, HMP dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum maupun kondisi di mana presiden dan/atau wakil presiden dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
Sebelumnya, Gibran sempat menanggapi polemik ijazahnya dengan menegaskan bahwa dirinya menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana, yang membuktikan proses akademisnya telah dilalui secara sah.
“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, beberapa waktu lalu.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
