Upaya internasional untuk menekan Israel untuk membuka akses ke bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza semakin menguat.
Setelah lebih dari 18 bulan agresi militer yang menewaskan puluhan ribu penduduk dan menghancurkan infrastruktur sipil, tekanan internasional pada Tel Aviv sekarang berfokus pada senjata baru yang digunakan oleh Israel: massal kelaparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Stasiun televisi Israel, Saluran 12melaporkan bahwa Dewan Kabinet Israel (Kabinét) dijadwalkan mengadakan pertemuan penting.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta militer untuk menyusun rencana untuk distribusi bantuan ke Gaza – sebuah langkah yang menandai perubahan dalam sikap resmi Israel.
Menurut Dr. Muhannad Mustafa, akademisi dan pakar dalam masalah Israel, penggunaan kelaparan sebagai sarana tekanan pada warga sipil Gaza telah memicu kritik kuat dari komunitas internasional.
Ketika aksinya terjadi tanpa batas waktu yang jelas, dunia mulai bergerak.
Dalam sebuah pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis dan Inggris mengkonfirmasi bahwa Israel memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengizinkan masuknya bantuan.
“Kami mendesak Israel untuk segera membuka akses ke bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan,” kata pernyataan mereka.
Namun, masalah mendasar bukan hanya distribusi teknis. Mustafa menganggap bahwa perdebatan di internal Israel bukan tentang logistik, tetapi arah politik operasi militer itu sendiri.
“Tidak ada visi politik yang jelas di balik agresi terhadap Gaza. Bagi militer, pendudukan hanyalah alat, bukan tujuan akhir,” katanya.
Kegagalan dan tersandung
Kondisi dalam tubuh militer Israel itu sendiri juga tidak solid. Kepala Staf Umum yang baru, Eyal Zamir, sebelumnya menetapkan tenggat waktu selama empat hingga lima minggu untuk menyelesaikan operasi militer di Gaza.
Namun, rencana tersebut didirikan karena masalah logistik, cadangan militer yang lemah, dan perpecahan di antara pasukan.
Retakan internal ini diilustrasikan dalam pertemuan kabinet keamanan kemarin. Saluran 12 mengungkapkan pertengkaran sengit, ketika Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerang kepala staf Eyal Zamir dan kepala Layanan Keamanan Domestik (Shin Bet) Ronen Bar untuk pengelolaan perang yang dianggap gagal.
Sementara itu, menurut peneliti hubungan internasional Hossam Shaker, kepemimpinan militer baru Israel – termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz – tidak dapat mencapai pencapaian strategis baik di medan perang maupun dalam negosiasi.
“Kekejaman mereka telah mencapai titik tertinggi, tetapi hasilnya,” katanya.
Menanggapi posisi negara -negara Eropa, Shaker menyatakan bahwa meskipun pernyataan mereka menunjukkan ketidaknyamanan.
Ini tidak cukup kuat untuk disebut tekanan nyata.
“Tanpa sikap kolektif negara -negara Arab, tekanan itu tidak berarti banyak,” katanya.
Sementara itu, Komisi Tinggi PBB (PBB) untuk Urusan Kemanusiaan memberikan peringatan yang kuat: Gaza sekarang dalam kondisi yang mencekik.
Menurut mereka, gaza sengaja dibiarkan tanpa akses ke kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
Laporan terbaru dari UNRWA (Badan PBB untuk pengungsi Palestina) juga menekankan krisis yang terjadi.
Selama 7 minggu terakhir, Israel dipanggil secara sistematis menolak masuknya bantuan medis, logistik, vaksin anak -anak, bahan bakar, dan bahan makanan ke Gaza.
Dalam konteks ini, pembicaraan tentang bantuan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari tekanan geopolitik yang lebih luas.
Selama tidak ada titik pertemuan antara kekuatan militer Israel dan desakan komunitas internasional, harapan aliran bantuan akan terus bergantung pada dinamika politik yang berubah.
RakyatPos World
