Pertemuan Kabinet Keamanan Israel mengungkapkan adanya “perbedaan besar” antara jajaran politik dan militer yang terkait dengan kebijakan pemerintah pemerintah Benjamin Netanyahu dalam Perang Genosida di Jalur Gaza.
Perbedaan ini muncul kembali dalam pertemuan kabinet terbaru yang diadakan pada Kamis malam, yang berakhir tanpa pernyataan resmi, setelah pertemuan serupa yang diadakan pada Selasa malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabinet dijadwalkan untuk bertemu lagi Senin depan, dengan harapan menjembatani perbedaan pandangan antara tingkat militer dan politik terkait dengan rincian kebijakan yang diadopsi dalam perang di Gaza, serta distribusi bantuan dari negara dan partai asing kepada orang -orang Palestina di Jalur Gaza.
Pada hari Jumat, koran Israel Hayom melaporkan bahwa pertemuan pada Kamis malam diwarnai oleh “perbedaan besar” antara militer dan politik.
Surat kabar itu menambahkan bahwa meskipun ada “kemajuan” dalam menjembatani perbedaan yang terkait dengan metode distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza, perbedaan serius yang muncul kembali antara para pemimpin militer dan menteri.
Juga dinyatakan bahwa perbedaan serius ini terkait dengan “tahap -tahap selanjutnya dari kampanye militer,” yaitu perang genosida yang telah dilakukan oleh Israel melawan Jalur Gaza selama 19 bulan terakhir.
Dalam laporan itu juga terungkap bahwa “pertengkaran sengit” terjadi dalam sesi tersebut, dengan peserta mengangkat suara masing -masing.
Kegagalan itu mencapai kesepakatan antara kedua pihak mengenai arah perang di Jalur Gaza untuk dikatakan “mengharuskan tentara Israel untuk memperbaiki rencana yang telah disiapkan dan dikembalikan dengan proposal baru sesuai dengan pendekatan para menteri pemerintah.”
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup seluruh jalur masuk ke Jalur Gaza untuk makanan, bantuan medis, dan kebutuhan dasar lainnya, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk bagi warga Palestina, menurut laporan pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan lembaga internasional.
Pemerintah Israel mengklaim bahwa mereka tidak ingin bantuan jatuh ke Hamas, sementara militer mengatakan distribusi bantuan kepada penduduk menimbulkan risiko.
Sementara itu, sejumlah menteri sayap kanan ekstrem, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa seharusnya tidak ada bantuan yang diizinkan masuk Gaza sama sekali.
— dengan ini, Israel Hayom Melaporkan bahwa militer telah mengajukan rencana baru yang sejalan dengan tuntutan para menteri, yang menekankan bahwa tidak ada kemungkinan bantuan untuk jatuh ke tangan Hamas.
Surat kabar itu menambahkan bahwa rencana baru disiapkan sedemikian rupa agar tidak membahayakan tentara Israel jika mereka memutuskan untuk mendistribusikan bantuan secara langsung.
Namun, itu tidak dijelaskan secara rinci isi dari rencana baru.
RakyatPos World
