TAPANULI TENGAH – Konflik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Masinton Pasaribu resmi berakhir damai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhasil memediasi kedua pihak. Berkat kesepakatan tersebut, DPRD Tapteng membatalkan wacana pemakzulan terhadap Bupati.
Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite, mengonfirmasi pembatalan wacana tersebut pada Jumat (11/9/2026). Ia menyebut pemakzulan sebelumnya masih sebatas wacana politik awal.
“Pemakzulan kan masih wacana saja di situ. Tahapannya masih sangat panjang kalau berproses pun,” ujar Joneri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sepakat Mengembalikan Hak Legislatif dan Program Rakyat
Joneri menjelaskan bahwa DPRD Tapteng telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemkab Tapteng. Rapat tersebut menghasilkan solusi terbaik (win-win solution) yang diwakili oleh Sekda Tapteng.
Sebelumnya, Pemkab Tapteng memotong sekitar 35 persen hak-hak DPRD selama beberapa bulan. Pemotongan mencakup tunjangan komunikasi, perumahan, transportasi, hingga biaya perjalanan dinas. Bupati Masinton berdalih langkah ini demi efisiensi anggaran penanganan banjir.
Namun, legislatif menilai efisiensi tersebut mengganggu kinerja pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kini, Pemkab Tapteng sepakat mengembalikan seluruh hak anggota dewan mulai bulan depan.
Selain pemulihan hak legislatif, Pemkab Tapteng berjanji menjalankan program pro-rakyat. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertanian Rp10 miliar, nelayan Rp10 miliar, serta beasiswa korban bencana. Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga siap terealisasi pada 2027.
Percepatan Penanganan Bencana Banjir Tapteng
Kesepakatan politik ini diharapkan mempercepat penanganan dampak bencana banjir besar di Tapteng. Pembatalan konflik memfokuskan kembali pemerintah pada pengadaan hunian tetap bagi penyintas.
Joneri menyoroti lambatnya perbaikan 18.000 rumah warga yang rusak akibat banjir. Hingga kini, pengerjaan fisik baru berjalan di satu titik lokasi.
Sebelumnya, lima partai politik—NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—mewacanakan pemakzulan pada Jumat (4/9). Juru bicara koalisi, Hazmi Arif Simatupang, menyoroti rendahnya serapan APBD 2026 yang baru mencapai 30 persen hingga Agustus. Kemendagri bahkan sempat menegur TAPD dan OPD Tapteng terkait masalah tersebut.*[]
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
