Pemerintah Rusia menolak permintaan wewenang baru Suriah untuk mengekstradit mantan presiden Bashar al-Assad, meskipun kedua negara tersebut mengeksplorasi normalisasi hubungan setelah perubahan kekuasaan di Damaskus.
Setelah jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember, yang dipicu oleh pengambilalihan cepat oleh pasukan oposisi bersenjata, Bashar al-Assad dan keluarganya melarikan diri ke Rusia-kebenaran utama rezim selama 13 tahun konflik sipil-dan diberikan suaka politik oleh pemerintah Moskow.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak itu, pemerintah sementara Suriah di bawah Presiden Ahmed Al-Sharaa secara resmi meminta Rusia untuk menyerahkan Assad sehingga dapat diadili atas dugaan kejahatan terhadap rakyat Suriah selama masa pemerintahannya. Permintaan ini merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas antara Damaskus dan Moskow yang bertujuan untuk merumuskan kembali hubungan bilateral, termasuk mengenai keberadaan peralatan militer Rusia dan kontrak pertahanan di Suriah.
Namun, setelah berbulan-bulan negosiasi, termasuk permintaan resmi dari Presiden Al-Sharaa bulan lalu, Rusia dilaporkan mengkonfirmasi penolakannya untuk mengekstradit mantan pemimpin Suriah.
Mengutip laporan tentang Republik Islam Iran dari Kantor Berita Islam (IRNA), Duta Besar Rusia untuk Irak, Alperus Kotrashev, menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk memberikan suaka kepada Bashar al-Assad adalah komitmen penuh untuk tidak melakukan kegiatan politik atau tampil di media. “Sampai sekarang, tidak ada pelanggaran ketentuan ini,” katanya.
Kotrashev menekankan bahwa pemberian suaka kepada Assad dan keluarganya adalah keputusan langsung dari presiden Rusia Vladimir Putin, dan keputusan itu, katanya, “tidak akan berubah.”
Penolakan ini menambah kompleksitas hubungan antara pemerintah Suriah yang baru dan Rusia, di tengah -tengah upaya transisi damai dan pembangunan kembali negara -negara yang dihancurkan oleh konflik yang berkepanjangan.
RakyatPos World
