MAKASSAR, KLIK INDONESIA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen itu disampaikan dalam Seminar Nasional “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10).
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 800 peserta, baik secara luring maupun daring. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, dan Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan langkah mewujudkan sistem penerimaan yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan. “Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mu’ti menjelaskan, kebijakan SPMB memiliki empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Istilah domisili menggantikan zonasi untuk menghindari persepsi negatif serta memberi makna lebih inklusif. Mulai November 2025, Kemendikdasmen akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi jalur prestasi akademik di SMA, disusul jenjang SMP dan SD pada Maret 2026.
Ia menegaskan, sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan. Tahun ini, sebanyak 23 persen anggaran revitalisasi dialokasikan bagi sekolah swasta, termasuk untuk penguatan sarana prasarana, redistribusi guru ASN, dan digitalisasi pembelajaran.
“Pendidikan negeri dan swasta adalah mitra strategis. Semua anak bangsa berhak atas pendidikan bermutu,” tegas Abdul Mu’ti.
Penulis : REDAKSI
Editor : REDAKSI
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
