Sosok di Balik Tambang Ilegal di NTB

- Redaksi

Jumat, 25 April 2025 - 10:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif



Timbunan batu mengandung mineral emas ditambang ilegal, yang siap diproses di Kolam air diduga menggunakan bahan merkuri dikelola oleh Tenaga Kerja Asing ilegal berasal dari China, di Dusun Lendek Bare, Desa Lenong Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 16 Agustus 2024. (Foto: Tempo.co)

LOMBOK, NTB [KLIKINDONESIA.CO] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik tambang emas ilegal di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa keberadaan tambang ilegal yang diduga meraup keuntungan hingga Rp 1 triliun per tahun, tidak mungkin lepas dari dukungan sosok kuat di belakangnya.

ADVERTISEMENT

paralax

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sensitif kalau disebut, tapi jelas tidak mungkin tambang ilegal sebesar itu bisa bertahan lama tanpa ada yang membekingi,” ujar Dian kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024. Pernyataan ini mencuat di tengah upaya penertiban tambang emas ilegal yang melibatkan tenaga kerja asing asal Cina di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Menurut pantauan KPK, tambang tersebut beroperasi di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sejak 2021, dengan keuntungan mencapai Rp 90 miliar per bulan.

“Dalam satu lokasi saja, luasnya sebesar lapangan bola dengan tiga stockpile besar untuk menyimpan hasil tambang,” kata Dian. Ia juga menambahkan, kemungkinan masih banyak lokasi tambang ilegal lainnya yang belum terpantau.

Dian tak segan mengkritik kurangnya perhatian dari pihak pemerintah terkait penertiban tambang ilegal.

“Selama ini, negara seperti tidak hadir, seolah-olah menutup mata terhadap aktivitas masif ini. Ada apa sebenarnya?” tanyanya dengan nada kritis saat meninjau lokasi tambang pada awal Oktober 2024.

Dalam operasi penertiban, KPK bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra). Mereka memasang tanda larangan penambangan di wilayah yang masuk dalam kawasan hutan.

“Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah ‘the man behind the gun’. Siapa sosok besar di balik operasi ini?” tutup Dian.*


– KlikIndonesia.co –

Follow WhatsApp Channel www.klikindonesia.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Klik Terkait

Kelurahan Tarok Dipo Bantu warga Perbaiki Data Desil
Sekda Bangkep Buka Audiensi Bersama Balai GTK Sulteng
PDAM Luwuk Utara Sponsori Warga dan Santri DDI Sholat Istisqa
Wakil Bupati Bangkep Hadiri Peringatan Harhubnas Di Luwuk
Pemkab Touna Dan BPJS Perluas Jaminan Sosial Pengabdi Desa
Proyek Bozem Tanjungsari Pemicu Kemacetan Parah Di Surabaya Barat
Cagar Biosfer Togean Mendunia Kelestarian Bahari Wajib Dijaga
Sekda Bangkep Buka Lokakarya Pembahasan Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat

Klik Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 14:25 WIB

Kelurahan Tarok Dipo Bantu warga Perbaiki Data Desil

Kamis, 1 Oktober 2026 - 13:34 WIB

Sekda Bangkep Buka Audiensi Bersama Balai GTK Sulteng

Kamis, 1 Oktober 2026 - 09:50 WIB

PDAM Luwuk Utara Sponsori Warga dan Santri DDI Sholat Istisqa

Rabu, 30 September 2026 - 15:11 WIB

Pemkab Touna Dan BPJS Perluas Jaminan Sosial Pengabdi Desa

Rabu, 30 September 2026 - 14:51 WIB

Proyek Bozem Tanjungsari Pemicu Kemacetan Parah Di Surabaya Barat

Klik Terbaru

Petugas Kelurahan Tarok Dipo, Bukittinggi, melakukan perbaikan data akibat lonjakan desil kesejahteraan melalui aplikasi SIKS-NG.(ft : Bedainnew)

SUMBAR

Kelurahan Tarok Dipo Bantu warga Perbaiki Data Desil

Kamis, 1 Okt 2026 - 14:25 WIB

Audiensi Pemkab Bangkep bersama Balai GTK Sulteng. (Pemkab Bangkep)

SULTENG

Sekda Bangkep Buka Audiensi Bersama Balai GTK Sulteng

Kamis, 1 Okt 2026 - 13:34 WIB