Inggris kehilangan sanksi terhadap Suriah, fokus pada keuangan dan energi

Pemerintah Inggris pada hari Kamis (24/4) mengumumkan pencabutan beberapa sanksi terhadap Suriah, termasuk di sektor jasa keuangan dan produksi energi.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mendukung rekonstruksi negara setelah lebih dari satu dekade konflik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan ini menandai perubahan kebijakan Inggris setelah referensi ke Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember tahun lalu.

Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris mengatakan bahwa pencabutan sanksi dilakukan terhadap entitas yang sebelumnya terkait dengan rezim Assad. Termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Suriah, serta beberapa lembaga intelijen dan media.

Menurut Kantor Sanksi Keuangan Inggris (OFSI), entitas yang tidak lagi tunduk pada sanksi sebelumnya terlibat dalam penindasan warga sipil atau mendapat manfaat dari kedekatan dengan rezim Suriah.

Namun, kepemimpinan baru Suriah telah mengumumkan pembubaran lembaga keamanan warisan rezim Assad, sebagai bagian dari reformasi internal.

Pemerintah Suriah yang baru sekarang secara aktif melobi negara -negara Barat untuk mencabut sanksi internasional.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan mempercepat proses setelah rekonstruksi yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun.

Pada bulan Maret, Inggris mengambil langkah serupa dengan mencabut pembekuan aset terhadap Bank Sentral Suriah dan 23 entitas lainnya, termasuk bank dan perusahaan energi.

Namun demikian, Inggris menekankan bahwa sanksi untuk individu yang terlibat dalam pemerintah Assad masih akan ditegakkan.

Ini sejalan dengan sikap Uni Eropa dan Inggris sejak 2011 yang telah menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Suriah sebagai tanggapan terhadap tindakan kuat pemerintah terhadap demonstrasi damai.

Sanksi ini termasuk embargo senjata, larangan impor minyak dan produk minyak Suriah, membekukan aset bank sentral, serta pembatasan ekspor teknologi yang dapat digunakan untuk pengawasan atau penindasan domestik.

Lebih dari itu, ratusan individu dan entitas yang memiliki hubungan dengan rezim Assad juga tunduk pada sanksi dalam bentuk larangan perjalanan dan aset pembekuan.