Ketegangan muncul antara Menteri Keuangan Israel dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang terkait dengan distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Perselisihan ini terjadi di tengah blokade ketat yang terus dipaksakan oleh Israel atas area konflik, dilaporkan oleh media lokal Israel pada hari Rabu (4/24/2025).
Dalam pertemuan Dewan Keamanan Israel yang berlangsung pada Selasa malam, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa pemerintah perlu melanjutkan distribusi bantuan ke Gaza dalam dua minggu ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu menerima tanggapan yang kuat dari Kepala Staf Militer, Jenderal Eyal Zamir, yang mengkonfirmasi bahwa militer tidak bertanggung jawab atas distribusi bantuan di wilayah Palestina. Pernyataan ini memicu kemarahan Menteri Keuangan dari kamp sayap kanan, Bezalel Smotrich.
“Militer tidak memilih misinya sendiri,” kata Smotrich. “Kami telah memberikan arahan yang perlu Anda persiapkan. Kami menentukan tujuan, dan Anda menerapkannya.”
“Jika Anda tidak dapat, kami akan mencari orang lain yang mampu. Jika Anda tidak tahu caranya, kami akan menemukan orang yang tahu,” lanjut Smotrich.
Sejak 2 Maret, Israel menutup semua akses persimpangan ke Gaza, mencegah masuknya kebutuhan dasar ke wilayah tersebut, meskipun sejumlah laporan menyebutkan krisis kelaparan yang semakin parah.
Militer Israel melancarkan serangan terhadap Gaza pada 18 Maret, yang memutuskan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran penjara yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak awal serangan pada Oktober 2023, korban tewas di Gaza telah mencapai hampir 51.300 orang, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak -anak, menurut data otoritas kesehatan setempat.
Pada bulan November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan di Pengadilan Internasional (ICJ) yang terkait dengan dugaan genosida dalam konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
RakyatPos World
