JAKARTA, KLIKINDONESIA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Penunjukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Luhut menyampaikan bahwa mandat ini sebenarnya sudah ia terima sejak tujuh bulan lalu. “Saya sudah diminta Presiden Prabowo untuk memulai digitalisasi, termasuk dalam urusan bantuan sosial. Jadi saya hanya melanjutkan perintah yang diberikan sejak awal,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Ia menegaskan strategi utama yang dijalankan adalah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. “Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden adalah agar budget deficit lebih rendah dari apa yang ada sekarang. Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira bisa dilakukan dengan baik,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Luhut bahkan menyebutkan angka penghematan bisa mencapai Rp400 triliun. “Budget deficit kira-kira Rp638,8 triliun. Dengan penghematan yang dihitung tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun. Angka itu belum mempertimbangkan sektor-sektor lain,” katanya.
Mantan Menko Marves itu menuturkan dirinya akan segera melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo. Ia juga menyebut dua menteri mendampingi dalam struktur Komite Percepatan Transformasi Digital, yakni Menpan RB Rini Widyantini dan Menkomdigi Meutya Hafid.
Luhut menekankan pengembangan Government Technology (GovTech) berbasis AI sedang dikerjakan oleh tim kecil yang sebelumnya membangun aplikasi Peduli Lindungi. “Jujur, sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI bulan ini. Saya bahagia betul karena digitalisasi ini dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Jadi, kita tidak perlu kecil hati. Ini bukan orang asing, melainkan putra-putri bangsa sendiri,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, pilot project digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, ia memastikan kehadiran GovTech tidak hanya fokus pada bantuan sosial, melainkan juga mendukung integrasi sistem pemerintah.
“Kami juga berkoordinasi dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani terkait implementasi OSS berbasis AI. Ini game changer buat Republik Indonesia. Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas agar semua program terpadu. Kalau bangsa ini kerja terpadu, semua bisa diselesaikan,” tandas Luhut. (*)
Penulis : REDAKSI
Editor : KLIK INDONESIA
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
