KEPULAUAN TANIMBAR, KLIKINDONESIA.CO — Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Erens Feninlambir akhirnya angkat bicara menanggapi polemik yang mencuat usai pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan adanya “SK honor siluman” dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam keterangan resminya, Feninlambir menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di publik. Ia menegaskan bahwa pernyataannya dalam forum RDP tidak bermaksud menginstruksikan siapa pun, termasuk kepala puskesmas maupun kepala sekolah, untuk membuat dokumen atau surat keputusan (SK) fiktif.
“Saya hanya ingin memperjuangkan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, sebagian di antaranya dibayar dari dana BOS namun tidak tercatat dalam Dapodik. Saya berharap dinas terkait dapat membantu mereka agar lolos seleksi administrasi secara adil dan layak,” ujarnya, Selasa, 2 September 2025..
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, penjelasan tersebut justru memicu tafsir berbeda dan berkembang menjadi tudingan liar yang menyebut dirinya sebagai penggerak dalam praktik dugaan SK palsu pada rekrutmen PPPK. Feninlambir pun dengan tegas membantah kabar bahwa dirinya melobi langsung Kementerian PAN-RB atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyusupkan nama-nama titipan.
“Tuduhan itu tidak masuk akal dan melampaui batas. Saya tidak punya kewenangan untuk mengintervensi kementerian,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap transparansi, Feninlambir mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk melakukan investigasi terhadap dugaan manipulasi data dalam proses rekrutmen PPPK di KKT. Ia menyatakan dukungan penuh agar pansus tersebut bekerja secara terbuka dan menindak siapa pun yang terbukti terlibat.
“Kita butuh penyelidikan yang terang benderang. Jika memang ada praktik rekayasa, harus diungkap. Tapi jangan orang yang tidak bersalah ikut difitnah,” katanya.
Langkah Feninlambir ini dinilai sejumlah pihak sebagai upaya meredam spekulasi publik dan mengembalikan fokus pada penyelesaian substansi masalah. Dengan isu “SK siluman” yang menyita perhatian luas, pembentukan pansus dianggap penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses rekrutmen ASN di Kepulauan Tanimbar.##
Penulis : Moh Fadli Fenanlampir
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia
