JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Irvansyah, menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi strategis antara Bakamla dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Fokus utama kerja sama ini adalah mengamankan penerimaan negara melalui pengawasan ketat di perairan Indonesia. Bakamla berkomitmen menekan kebocoran pendapatan negara akibat aktivitas ilegal di laut.
Patroli Gabungan dan Pertukaran Informasi
Irvansyah mengusulkan patroli laut gabungan dan pertukaran informasi sebagai langkah konkret. Ia menegaskan, pelibatan Bakamla dalam pengawasan laut akan lebih efektif karena mencakup wilayah yang sulit terjangkau oleh petugas darat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap dilibatkan dan bergabung dalam pengawasan laut. Sebagai Badan Keamanan Laut, fokus kami memang di perairan,” ujar Irvansyah.
Pihaknya optimistis langkah ini mampu meminimalisir tindak kejahatan di jalur laut. Selama ini, Bakamla aktif menindak berbagai kasus penyelundupan, mulai dari tekstil, pakaian bekas, hewan ternak, narkoba, hingga mainan anak. Sebagian besar komoditas ilegal tersebut diduga berasal dari Malaysia.
Penyusunan Detail Kerja Sama
Mengenai teknis pelaksanaan, Irvansyah menyebut detail kerja sama masih dalam tahap penyusunan. Namun, ia memastikan bahwa Menteri Keuangan memberikan lampu hijau atas rencana kolaborasi tersebut.
“Detail kerja sama sedang kami susun. Pak Menteri kelihatannya sudah setuju. Kami akan segera siapkan operasionalnya agar sinergi ini segera berjalan,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan menjadi instrumen baru yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi di wilayah perairan Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih solid, kebocoran penerimaan negara diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. *[]
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
