KLIKINDONESIA.CO, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengklaim tidak ada instruksi langsung dari TNI terkait pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.
Menurut Maruli, pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut merupakan keputusan pemerintah daerah (pemda) dengan pertimbangan keamanan wilayah.
“Itu kan… ada pembubaran dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawab koordinator wilayah. Pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Itu mereka. Tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maruli: Pemda berwenang, film belum tentu benar
Maruli menyebut pemda memiliki kewenangan menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Ia juga menilai isi film itu belum tentu benar.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli mempertanyakan sumber pendanaan pembuatan film Pesta Babi yang digarap Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video… duitnya dari mana? Coba saja. Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana. Orang berduit lah,” ujarnya.
KSAD sebut TNI hadir membantu masyarakat Papua
Maruli juga menyampaikan keberadaan TNI di Papua untuk membantu masyarakat. Ia menyinggung persoalan akses air bersih dan pendidikan di sejumlah wilayah.
“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana, banyak membantu mereka,” katanya.
Diketahui, pembubaran aksi nobar film tersebut terjadi di beberapa lokasi. Di antaranya Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram di Nusa Tenggara Barat, serta Ternate Tengah, Maluku Utara.
Film dokumenter Pesta Babi menyoroti hilangnya hutan di Papua setelah dikonversi menjadi perkebunan industri dengan dalih ketahanan pangan dan transisi energi. Film itu juga merekam perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur.*[]
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
