KLIK INDONESIA, SIDOARJO — Korban keracunan yang diduga terkait program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo mencapai 566 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah tersebut hingga Rabu (2/9/2026).
Mayoritas korban merupakan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin. Namun, siswa dari 19 lembaga pendidikan sekitar juga mengalami keluhan serupa.
Para korban mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap makanan pada Selasa (1/9/2026). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalitengah Tanggulangin memasok makanan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebanyak 531 ditambah 35. Kurang lebih 566 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina.
Menurut Lakhsmie, keluhan paling banyak berupa mual, muntah, dan pusing. Meski demikian, petugas tidak menemukan pasien yang membutuhkan perawatan khusus.
Puluhan Korban Masih Menjalani Perawatan
Sebanyak 88 korban masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Sementara itu, tenaga kesehatan terus memantau perkembangan kondisi mereka.
“Secara umum, pasien yang opname stabil. Tidak ada yang perlu menjalani perawatan khusus,” ujar Lakhsmie.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiagakan sejumlah fasilitas kesehatan untuk menangani korban. Petugas juga menyesuaikan penempatan pasien dengan kapasitas setiap rumah sakit.
Fasilitas tersebut antara lain RSUD RT Notopuro, RS Delta Surya, RS Siti Hajar, dan RS Pusura. Selain itu, pemerintah menyiagakan RS Aisyiyah, RS Bhayangkara, RS Arafah Anwar, serta RS Assakinah Medika.
Sementara itu, sebanyak 470 korban telah pulang setelah kondisi mereka membaik. Dokter mengambil keputusan berdasarkan pemeriksaan klinis terhadap setiap pasien.
Namun, angka 88 pasien rawat inap dan 470 pasien pulang berjumlah 558 orang. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan status delapan korban lainnya.
Dinas Kesehatan Sidoarjo juga mengaktifkan penanganan krisis kesehatan sejak kasus tersebut muncul. Selanjutnya, pemerintah membagi penanganan melalui jalur lapangan dan rumah sakit.
Puskesmas mengoordinasikan pelayanan di lapangan. Sementara itu, pemerintah menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan sarana pendukung pada rumah sakit rujukan.
“Karena kasusnya cukup massal, kami mengaktifkan krisis kesehatan,” kata Lakhsmie.
Dapur SPPG Berhenti Beroperasi Sementara
Pemerintah belum memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan mengambil sampel muntahan pasien dan bahan makanan.
Petugas akan memeriksa sampel tersebut melalui laboratorium. Namun, proses pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar satu minggu hingga hasilnya keluar.
Selain Dinas Kesehatan, kepolisian turut mengambil sampel makanan. BPOM juga akan terlibat dalam investigasi untuk memastikan sumber masalah.
Menurut Lakhsmie, tim harus memeriksa penerapan standar operasional dapur SPPG. Selain itu, petugas perlu mengevaluasi waktu pengiriman hingga konsumsi makanan.
“SOP dijalankan atau tidak, kemudian batas waktu makanan datang sampai dikonsumsi juga perlu kami investigasi,” ujarnya.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan tim langsung mendatangi SPPG setelah menerima laporan.
BGN kemudian menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah Tanggulangin. Kebijakan tersebut berlaku selama tim menjalankan evaluasi dan menunggu hasil laboratorium.
“Sementara ini operasional berhenti. BGN sudah menurunkan surat penghentian sementara,” kata Teguh.
SPPG Memasok 2.800 Porsi Setiap Hari
Teguh menjelaskan SPPG Kalitengah memasok sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari. Dapur tersebut melayani sekolah dan pesantren sekitar Tanggulangin.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi menyasar santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Sementara itu, sekolah lain menerima sisa pasokan makanan.
BGN belum menentukan batas waktu penghentian operasional dapur tersebut. Menurut Teguh, keputusan bergantung pada hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium.
Pemerintah pusat akan menentukan penghentian sementara atau permanen setelah menerima hasil investigasi. Karena itu, BGN masih menunggu laporan lengkap tim.
“Pusat akan menimbang apakah penghentiannya bersifat sementara atau permanen,” ujar Teguh.
Sementara investigasi berjalan, pemerintah memprioritaskan pemulihan seluruh korban. Selain itu, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.*[]
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: CNN Indonesia.com
