KLIKINDONESIA,BANGKEP – Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, memimpin rapat evaluasi penanganan siaga darurat hidrometeorologi, Selasa (1/9/2026). Hadir Ketua DPRD Arkam Supu, Danramil Tinangkung Letda Rahmat Luande, Kabag Ops Polres Bangkep, serta perwakilan OPD. Rapat ini menjadi tindak lanjut koordinasi bencana tanggal 20 Agustus 2026.
Tujuan Evaluasi dan Kondisi Lapangan
Serfi menyatakan evaluasi diperlukan untuk melihat kondisi lapangan. Pemerintah harus memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat. “Tujuan rapat ini mengevaluasi pelaksanaan siaga darurat hingga saat ini,” ujarnya. Ia menilai perkembangan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain kekeringan, cuaca kering memicu ancaman karhutla. Wilayah Bulagi, Bulagi Utara, dan Bulagi Selatan menjadi perhatian utama. “Keputusan harus berdasarkan data akurat, kebutuhan masyarakat, dan kondisi air,” tegas Serfi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi segera.
Ratusan Jiwa Terkena Dampak dan Data BPBD
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkep, Hasanul Basri A. Abuhadjim, memaparkan evaluasi hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, 10 desa terdampak dengan sekitar 3.400 jiwa atau 1.223 kepala keluarga. Namun, baru 520 jiwa yang mendapat distribusi air bersih.
“Dari 10 desa yang terdampak, baru satu desa yang bisa kita tanggulangi air bersih, yaitu Desa Sosom,” kata Hasanul. Dengan demikian, sekitar 2.481 jiwa masih belum memperoleh layanan air bersih. Total kebutuhan air bersih mencapai 840.280 liter. Sementara itu, volume distribusi baru 145.600 liter. Artinya, tingkat pemenuhan hanya 17,3 persen.
Potensi Kering Berlanjut dan Prioritas Wilayah
Hasanul menyebut potensi hujan masih rendah. Data BMKG menunjukkan hujan sampai 10 hari ke depan masih minim. Kemarin memang ada hujan, tetapi intensitasnya sangat kecil dan hanya sekitar lima menit. Selain itu, puncak El Nino berpotensi terjadi pada September. Karena itu, ancaman kekeringan perlu diantisipasi terus-menerus.
Berdasarkan data, Kecamatan Bulagi Selatan membutuhkan penanganan paling mendesak. Desa-desa pegunungan seperti Kepala Palabatu Satu, Kokondong, dan wilayah atas mengalami keterbatasan sumber air. Akses distribusi ke sana cukup sulit. Jarak Bangunemo ke Kokondong sekitar 33 kilometer.
Rekomendasi Armada dan Kendala Geografis
BPBD merekomendasikan peningkatan intensitas dan frekuensi distribusi air. Hasanul meminta penambahan armada tangki air. “Kalau sudah memasuki Bulagi Selatan, jangkauannya cukup jauh,” ujarnya. Ia berharap pemerintah menyediakan satu hingga dua unit tambahan.
Sumur Bor dan Kendala Sosial Masyarakat
Di sisi lain, beberapa desa sudah memiliki sumur bor. Desa Alul dan Momotan mulai mendapat manfaat pembangunan sumur bor. Namun, pemanfaatan masih menghadapi kendala sosial. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan air tanah. “Airnya sudah jernih, tidak berbau, dan sangat bersih,” kata Hasanul. Namun, masyarakat masih khawatir terhadap kualitas air.
Koordinasi PDAM dan Kesiapan Lanjutan
Direktur PDAM Bangkep, Syamsul Bahri, menyatakan pihaknya siap membantu BPBD. Namun, PDAM hanya memiliki satu armada tangki yang kondisinya tidak optimal. Mobil sudah berumur dan sasis mulai keropos. “Mobil kami sudah cukup berumur,” ujarnya. Oleh karena itu, mobil tidak bisa membawa muatan penuh saat melewati medan menanjak.
Syamsul menjelaskan PDAM sudah berkoordinasi dengan BPBD terkait peminjaman armada provinsi. Selanjutnya, ia berharap dukungan tambahan segera diperoleh. “Kalau masih dibutuhkan mobil tangki, kami siap membantu teman-teman BPBD dan TNI-Polri,” katanya. Ia juga memperingatkan sumber air dapat menurun drastis jika kemarau berlangsung dua hingga tiga bulan.
Status Siaga Darurat dan Langkah Berikutnya
Status siaga darurat kekeringan dan krisis air bersih dijadwalkan berakhir pada 3 September 2026. Karena itu, rapat ini juga menjadi forum menentukan perpanjangan atau peningkatan status. Serfi meminta seluruh OPD, BPBD, PDAM, TNI-Polri, relawan, dan pihak terkait menyampaikan data objektif. “Saya berharap seluruh peserta memberikan informasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Pemerintah daerah akan mempertimbangkan data perkembangan kekeringan, kebutuhan air masyarakat, kemampuan distribusi, ketersediaan armada, serta potensi bencana hidrometeorologi dalam menetapkan langkah berikutnya. Rapat ini menunjukkan komitmen bersama menyelamatkan masyarakat dari dampak kekeringan ekstrem.*[]
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
