KLIKINDONESIA, BANGKEP – Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, menghadiri rapat koordinasi hidrometeorologi Selasa (1/9/2026). Wakil Bupati Serfi Kambey memimpin forum evaluasi penanganan karhutla serta krisis air bersih. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut rapat bencana tanggal 20 Agustus 2026, dalam rangka mengevaluasi kondisi lapangan dan rencana penanganan lanjutan bersama.
Arkam Supu turut mencermati hasil evaluasi distribusi air bersih secara menyeluruh. Data menunjukkan 10 desa di dua kecamatan terdampak kekeringan parah saat ini. Empat desa berada di Kecamatan Bulagi, sedangkan enam desa lain di Bulagi Selatan. Jumlah rumah tangga terdampak mencapai 3.001 KK berdasarkan data evaluasi terbaru. Dari jumlah itu, 520 jiwa sudah menerima pelayanan distribusi air bersih. Namun, 2.481 jiwa masih memerlukan bantuan distribusi dari pemerintah daerah segera.
Total kebutuhan air bersih mencapai 840.280 liter secara keseluruhan. Hingga evaluasi, air yang sudah disalurkan hanya 145.600 liter saja. Angka tersebut berarti pemenuhan baru mencapai 17,3 persen dari total kebutuhan. Dengan demikian, masih terdapat defisit sebesar 694.680 liter untuk dipenuhi segera. Kecamatan Bulagi membutuhkan 526.960 liter, dengan realisasi 145.600 liter atau 27,6 persen. Sementara itu, Kecamatan Bulagi Selatan membutuhkan 313.320 liter tanpa catatan distribusi sama sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arkam Supu menegaskan pentingnya langkah terkoordinasi dan terukur untuk segera dilakukan. Menurutnya, kekeringan memerlukan respons cepat serta pemetaan kebutuhan yang akurat.
“Oleh karena itu, distribusi bantuan harus tepat sasaran dan berkelanjutan. DPRD akan terus memberikan dukungan sesuai kewenangan kelembagaan.Kami mendorong sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, perangkat daerah, kecamatan, dan desa,” ujarnya tegas.
Kabag Ops Polres Bangkep, Danramil 1308-10 Tinangkung, dan Ketua PMI turut hadir dalam rapat tersebut. Direktur PDAM Bangkep serta perwakilan OPD terkait juga ikut hadir dalam forum ini. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut koordinasi bencana tanggal 20 Agustus sebelumnya. Selanjutnya, DPRD meminta penanganan krisis air bersih berjalan cepat dan merata.
Selain kekeringan, potensi karhutla juga menjadi perhatian serius dalam rapat ini. Kondisi cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bangkep. Oleh karena itu, pencegahan karhutla harus menjadi bagian integral penanganan darurat. Pemerintah, TNI, Polri, dan relawan harus bersinergi mengawasi titik rawan secara terus-menerus.
Pemerintah daerah harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci utama menyelamatkan warga terdampak. Selain itu, semua pihak harus bekerja objektif, cepat, dan berkelanjutan menghadapi kondisi darurat ini. Dengan koordinasi lintas sektor, harapan pemulihan kondisi bisa terwujud secara lebih baik.
Arkam Supu berharap semua pihak menyampaikan data lapangan secara objektif dan faktual. Dengan informasi akurat, keputusan perpanjangan atau peningkatan status siaga bisa tepat. DPRD Bangkep siap mendukung anggaran dan kebijakan diperlukan untuk penanganan berkelanjutan ini. Semua pihak harus mempercepat distribusi sehingga 2.481 jiwa segera mendapatkan air bersih.*[]
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
