Divisi Serangan Pemerintah Israel Mengenai Distribusi Bantuan yang Direncanakan di Gaza

- Redaksi

Senin, 28 April 2025 - 07:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politik dan media di Israel dalam beberapa hari terakhir telah sibuk membahas rincian rencana baru yang terkait dengan distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Rencana yang diungkapkan oleh harian Maariv termasuk pendirian pusat distribusi di Gaza selatan, yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta asing untuk mendistribusikan bantuan kepada warga sipil.

ADVERTISEMENT

paralax

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bantuan diperkirakan akan mulai masuk secara bertahap, bersama dengan fase lanjutan operasi militer Israel.

Pada fase ini, warga sipil akan dievakuasi dari daerah yang terkena dampak ke zona kemanusiaan terbatas yang direncanakan antara koridor Salahuddin (“Philadelphia”) dan Morag, selatan Jalur Gaza.

Menurut rencana tersebut, militer Israel akan memainkan peran dalam mengamankan daerah tersebut, tetapi tidak akan terlibat langsung dalam distribusi bantuan.

Pemerintah Israel berencana untuk mengontrak perusahaan asing ini melalui negara ketiga, untuk menghindari kendala hukum.

Pejabat tinggi Israel yang dikutip oleh Maariv menekankan bahwa pendirian dan operasi mekanisme bantuan ini tidak secara langsung terkait dengan jadwal operasi militer di Gaza.

Bantuan dapat mulai mengalir sebelum atau bersamaan dengan transfer penduduk ke zona kemanusiaan yang direncanakan.

Israel memperkirakan bahwa operasi pusat distribusi ini dapat mendorong populasi Gaza untuk bergerak ke selatan secara sukarela, bahkan sebelum proses evakuasi massa dimulai.

Ancaman Smotrich

Meskipun ada perjanjian prinsip mengenai pentingnya memasukkan bantuan, perbedaan dalam pandangan politik dalam pemerintahan Israel masih tajam mengenai rincian implementasi rencana ini.

Ketegangan meningkat setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengancam untuk mengundurkan diri jika rencana itu disahkan tanpa perubahan.

Smotrich, yang telah menentang berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan Gaza dan jalannya perang. Dia menyerukan pekerjaan penuh Gaza dan pengusiran populasi Palestina.

Dia dengan tegas menolak gagasan “zona kemanusiaan” di Gaza dan mengancam akan mengambil langkah -langkah untuk meningkatkan politik jika rencana itu masih dilaksanakan.

Ketegangan ini terjadi dalam momentum sensitif di arena internasional. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diketahui telah menghubungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meminta agar Israel meningkatkan volume bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sumber politik di Tel Aviv mengatakan kepada Maariv bahwa bantuan akan didistribusikan hanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Israel.

Dia menambahkan bahwa tidak ada tekanan nyata dari Washington untuk membuat perubahan drastis dalam kebijakan bantuan.

Namun, muncul pertanyaan apakah tekanan internasional, terutama dari AS, pada akhirnya akan mempengaruhi sikap pemerintah Israel yang terkait dengan penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.

Tantangan berlapis

Rencana yang mencakup evakuasi warga sipil ke daerah terbatas dan distribusi bantuan kemanusiaan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Termasuk perpecahan internal dalam pemerintahan dan ancaman pengunduran diri para menteri.

Jurnalis politik Maariv, Anna Barsky, menganggap bahwa perbedaan dalam pandangan ini menambah kompleksitas implementasi rencana. Barsky juga mencatat bahwa komunitas internasional, terutama AS.

Amerika terus menekan Israel untuk memperbesar skala bantuan kemanusiaan ke Gaza, di tengah kekhawatiran atas penurunan kondisi warga sipil.

Menurut Barsky, pemerintah Israel telah menerima telepon dari Trump untuk meningkatkan pasokan makanan dan obat -obatan ke Gaza.

Namun, pejabat Israel menyambut pernyataan itu dengan hati -hati, menekankan bahwa dukungan yang diberikan kepada Israel juga memiliki batasan.

Di bawah tekanan internasional yang semakin kuat, terutama dari Washington dan para pemimpin Barat, perdebatan di Israel sekarang lebih fokus pada mekanisme untuk menerapkan distribusi bantuan.

Barsky menekankan bahwa pemerintah berusaha memastikan bahwa bantuan hanya mencapai penerima yang tepat, tanpa jatuh ke tangan Hamas.

Dalam suasana yang dipenuhi dengan gambar -gambar yang memilukan dari Gaza dan peringatan organisasi internasional mengenai memburuknya krisis, ada konsensus luas di Israel tentang perlunya mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, rincian teknis implementasi masih menjadi sumber perdebatan.

Perangkap Israel

Di tengah-tengah ketegangan internal terkait dengan bantuan, analis militer Amir Bar-Shalom dari Zman Yisrael menulis sebuah artikel berjudul “Tanpa Kemenangan Militer, Tanpa Pembebasan Sandera, dan di bawah tekanan Amerika, Israel terjebak di Gaza.”

Dalam tulisannya, bar-shalom menyoroti upaya Israel untuk menyeimbangkan antara tekanan militer yang keras di Gaza tanpa memobilisasi pasukan cadangan, dan mempertahankan peluang untuk negosiasi.

Perkiraan Bar-Shalom bahwa Israel masih memiliki kapasitas untuk memperluas operasi militernya tanpa perlu mobilisasi besar-besaran.

Namun, ia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah masalah bantuan kemanusiaan.

Dia memperingatkan bahwa bantuan harus mulai masuk dalam waktu dua minggu untuk menghindari kehabisan stok makanan di Gaza.

Netanyahu meragukan

Shalom Bar juga mengungkapkan bahwa tantangan di tanah terus meningkat, karena kemunduran antara Israel dan penduduk setempat di Gaza.

Dia menyatakan bahwa Israel telah menerima sinyal dari Gedung Putih tentang pentingnya mempercepat bantuan.

Menurut analis, tekanan dari Washington terkait erat dengan persiapan kunjungan Presiden Trump ke Arab Saudi pada bulan Mei, di mana eskalasi di Gaza dapat menggagalkan upaya untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Riyadh.

Bar-Shalom menyimpulkan bahwa tekanan Amerika adalah salah satu faktor utama yang membuat Perdana Menteri Netanyahu ragu untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran.

Ini berada di tengah -tengah ketegangan politik domestik dan meningkatkan tekanan internasional.

RakyatPos World

Klik Terkait

Wamen ATR Ossy Dermawan Jalani Adat Mopotilolo di Gorontalo
Kanwil DJP Riau Gandeng P3KPI dan IKTS Sosialisasi PPh Final UMKM
Wabup Surya Ajak Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Tojo Una-Una
Cuaca Panas di Riau, Siak Waspadai Karhutla Lahan Gambut
Plt Gubernur Riau Apresiasi Strategi TP-PKK Kota Pekanbaru Dongkrak PAD
Kasus Meningkat, Wako Pekanbaru  Minta Skrining HIV Diperkuat
Pemko Pekanbaru Usulkan 76 Sekolah Ikut Revitalisasi
Bupati Bangkep Audiensi Kemenko Pangan Bahas Penguatan Pertanian-Perikanan

Klik Terkait

Minggu, 5 Juli 2026 - 17:47 WIB

Wamen ATR Ossy Dermawan Jalani Adat Mopotilolo di Gorontalo

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:13 WIB

Kanwil DJP Riau Gandeng P3KPI dan IKTS Sosialisasi PPh Final UMKM

Kamis, 18 Juni 2026 - 16:00 WIB

Wabup Surya Ajak Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Tojo Una-Una

Senin, 8 Juni 2026 - 17:59 WIB

Cuaca Panas di Riau, Siak Waspadai Karhutla Lahan Gambut

Senin, 8 Juni 2026 - 16:30 WIB

Plt Gubernur Riau Apresiasi Strategi TP-PKK Kota Pekanbaru Dongkrak PAD

Klik Terbaru

KPK dalami uang di rumah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto terkait dugaan pemerasan proyek PUPR PKPP., penyidik juga telusuri aliran dana. (Sumber Ft: Fb https://web.facebook.com/edi.gustien)

Nasional

KPK Dalami Uang di Rumah Plt Gubernur Riau

Selasa, 28 Jul 2026 - 13:57 WIB

Kejaksaan Agung mengungkap empat alat bukti untuk menjerat mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026. (CNN Indonesia)

Nasional

Kejagung Ungkap Empat Alat Bukti Menjerat Lodewyk Pusung

Selasa, 28 Jul 2026 - 13:25 WIB

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah merasa dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Korps Adhyaksa dalam dugaan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (CNN Indinesia/ANT)

Hukum & Kriminal

Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie di Rutan KPK, Ini Alasannya

Sabtu, 25 Jul 2026 - 01:10 WIB