Klik Indonesia.Salakan – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menetapkan status siaga darurat krisis air bersih dan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini diambil menyusul kemarau panjang yang melanda 10 desa di Kecamatan Bulagi dan Bulagi Selatan.
Kepala Pelaksana BPBD Bangkep Asrin mencatat sebanyak 1.020 kepala keluarga atau 2.951 jiwa kini terdampak krisis air bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data tersebut disampaikan Asrin dalam Rapat Koordinasi Penanganan Siaga Darurat di Kantor Bupati Bangkep pada Kamis (17/9/2026).
“BPBD terus mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa siaga darurat,” ujar Asrin.
Dari total kebutuhan 8,2 juta liter air, penyaluran baru mencapai 5 juta liter atau sekitar 63,3 persen. Oleh karena itu, petugas di lapangan masih harus menyalurkan sisa kebutuhan sebanyak 3,2 juta liter air bersih.
Selain mendistribusikan air ke pemukiman warga, armada bantuan menyasar tempat ibadah dan fasilitas sekolah. Namun, keterbatasan unit tangki air dari PMI, PDAM, dan Damkar masih menjadi kendala operasional.
Oleh sebab itu, BPBD berencana memodifikasi kendaraan operasional BNPB demi menambah kapasitas pengiriman air ke desa terdampak.
Ancaman Karhutla dan Pemetaan Sumber Air
Selain krisis air, cuaca ekstrem memicu 10 kejadian karhutla di wilayah Bangkep hingga pertengahan September 2026. Area terbakar tersebar di Desa Bakalan, Kautu, Koyobunga, Popoki, Totikum, Lalong, Tompudau, dan Luk Sagu.
Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menegaskan bahwa seluruh instansi harus menyikapi kondisi ini secara serius.
“Kemarau panjang yang berdampak pada krisis air dan kebakaran lahan perlu menjadi perhatian bersama,” kata Rusli.
“Jangan sampai persediaan sumber air kita habis saat masyarakat masih membutuhkan pasokan air bersih,” tegasnya.
Selanjutnya, Bupati meminta pemerintah daerah segera memetakan sumber air baku yang masih dapat dimanfaatkan secara optimal. Rusli juga mengimbau warga agar menghentikan kebiasaan membuka lahan pertanian dengan cara membakar.
Sementara itu, pihak kecamatan dan desa diminta aktif melaporkan potensi bencana sebelum situasi berkembang menjadi darurat. Pemkab Bangkep kini mengkaji peluang perpanjangan status siaga darurat sesuai perkembangan situasi lapangan.*[]
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
